KABINET OBESITAS [ Gemuk Jabatan, Kurus Prestasi ]

Banyak kritikan muncul karena di saat pemerintah menyerukan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara, struktur kabinet justru diperluas secara signifikan. Banyak pengamat menilai terdapat kontradiksi antara semangat efisiensi dengan bertambahnya jabatan politik yang membutuhkan fasilitas, anggaran operasional, dan birokrasi tambahan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, kabinet yang terlalu besar dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Ketika terlalu banyak pejabat mengurus bidang yang serupa, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat dan koordinasi semakin rumit. Sejumlah pengamat bahkan menyebut bahwa struktur yang terlalu gemuk dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah yang seharusnya cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam perjalanan awal pemerintahannya, beberapa kontroversi dan perbedaan sikap antar pejabat kabinet juga memunculkan kesan kurang solidnya koordinasi internal. Kritik publik semakin menguat ketika sejumlah menteri dianggap lebih sering menimbulkan polemik daripada menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ukuran kabinet yang besar belum tentu berbanding lurus dengan kualitas kinerja pemerintahan.

Rian Maulana Selaku Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika (PERMIKOMNAS) Menilai Pada akhirnya, kritik paling mendasar terhadap Kabinet Prabowo–Gibran adalah bahwa pemerintahan seharusnya dinilai bukan dari banyaknya jabatan yang dibentuk, melainkan dari efektivitas kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan rakyat. Jika kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia tidak mampu menghadirkan perbaikan signifikan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat, maka kabinet tersebut berisiko dikenang sebagai simbol besarnya kompromi politik, bukan keberhasilan tata kelola pemerintahan.