Permikomnas gelar konsolidasi soroti literasi digital, keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia

Jakarta, 18 Agustus 2026 — Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan hasil konsolidasi PERMIKOMNAS, ditemukan sejumlah persoalan utama yang berkaitan dengan rendahnya literasi digital masyarakat, belum meratanya akses dan kemampuan teknologi, maraknya judi online, serta masih adanya kekhawatiran terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.Hasil konsolidasi PERMIKOMNAS menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Teknologi memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masyarakat juga harus dibekali dengan pemahaman yang cukup agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Saat ini, literasi digital di sejumlah daerah masih rendah. Masyarakat sering kali hanya mendapatkan imbauan untuk berhati-hati di ruang digital, tetapi belum selalu mendapatkan edukasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai cara melindungi diri, menggunakan teknologi dengan benar, dan menghadapi berbagai risiko di internet.

Selain literasi digital, persoalan pemerataan teknologi dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam konsolidasi PERMIKOMNAS. Masih ada daerah yang belum mendapatkan akses teknologi secara optimal, sementara kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi juga belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Jangan sampai perkembangan teknologi justru membuat sebagian masyarakat semakin tertinggal karena tidak memiliki akses dan pengetahuan yang cukup.

PERMIKOMNAS juga menyoroti persoalan judi online yang semakin mudah diakses seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Kemudahan tersebut tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui pemblokiran atau penindakan, tetapi juga perlu dibarengi dengan edukasi, pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampaknya.

Persoalan keamanan dan kebocoran data juga menjadi perhatian penting. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa data pribadi mereka benar-benar dilindungi. Setiap terjadi kebocoran data, pemerintah dan instansi terkait harus terbuka mengenai apa yang terjadi, bagaimana penanganannya, dan langkah apa yang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (KeKomdigi), BSSN, serta lembaga terkait lainnya perlu terus melakukan evaluasi dan memperkuat sistem keamanan digital.

Dalam konsolidasi tersebut, masukan dari daerah juga menjadi bagian penting. Di Wilayah 7, misalnya, persoalan yang paling menonjol adalah masih minimnya literasi digital serta dampak judi online terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, dari Wilayah 4 (Banten), disampaikan bahwa pemerataan teknologi masih belum optimal dan kemampuan SDM dalam memahami teknologi digital masih mengalami kesenjangan. Masukan dari berbagai wilayah ini menunjukkan bahwa kebijakan digital nasional perlu melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Melihat berbagai persoalan tersebut, PERMIKOMNAS mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya. Program literasi digital perlu dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Pemerataan akses teknologi, peningkatan kualitas SDM, perlindungan data pribadi, penguatan keamanan siber, serta pemberantasan judi online juga harus menjadi perhatian bersama.

PERMIKOMNAS menilai bahwa kedaulatan digital tidak hanya berarti memiliki teknologi yang maju, tetapi juga memastikan masyarakat mampu menggunakannya, data pribadi terlindungi, dan negara memiliki sistem keamanan yang kuat. Oleh karena itu, transformasi digital Indonesia harus dibangun dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan kondisi setiap daerah. Melalui hasil konsolidasi ini, PERMIKOMNAS akan terus mendorong agar perkembangan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses maupun memahami teknologi digital.